Oleh:
Adil Mahfudz Firdaus
Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam dan manusia yang besar. Potensi tersebut tersebar diberbagai wilayah Indonesia dari ujung pulau Sumatera sampai pulau Papua. Potensi kekayaan tersebut tentu membutuhkan perhatian khusus, pengelolaan yang terpadu, dan kebijakan yang tepat. Sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah memang suatu keharusan. Otonomi daerah seharusnya dapat memfasilitasi keterpaduan pusat dan daerah tersebut, sehingga pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dapat tercapai. Indonesia merupakan negara yang kaya, Indonesia memiliki potensi pariwisata, potensi mineral tambang dan energi, potensi perikanan (tangkap dan budidaya). Selain potensi sumberdaya alam tersebut, Indonesia berada pada kawasan strategis (geostrategis), kawasan perairan Indonesia merupakan jalur perdagangan internasional.
Potensi-potensi tersebut berada di laut Indonesia, perikanan, pariwisata, energi, minyak bumi, ataupun jalur perdagangan. Itulah gambaran sederhana kekayaan Indonesia, tetapi mengapa bangsa Indonesia belum sepenuhnya sejahtera, belum sepenuhnya berdaulat. Pemerataan merupakan kunci permasalahan Indonesia, pemerataan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta teknologi. Langkah positif telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan menyusun suatu perencanaan besar pembangunan Indonesia melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pembangunan ekonomi dibangun dalam 6 koridor ekonomi berdasarkan pulau-pulau Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi, serta Papua dan Kepulauan Maluku.
Tema pembangunan koridor ekonomi Indonesia berdasarkan MP3EI antara lain Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional; Jawa sebagai pendorong industry dan jasa nasional; Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional; Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas dan pertambangan nasional; Bali dan Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional; dan Papua dan Kepulauan Maluku sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional. Skenario MP3EI dibangun berdasarkan perwujudan visi Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera pada tahun 2025 yang dikutip sebagai berikut:
“Dalam rangka mewujudkan visi sebagai negara maju dan sejahtera pada tahun 2025, Indonesia bertekad mempercepat transformasi ekonomi. Untuk itu disusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendekatan not business as usual, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian yang integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang telah ada.”
Desain pembangunan ekonomi yang besar dalam MP3EI tersebut, tepat karena Indonesia saat ini membutuhkan percepatan untuk melakukan pemerataan diseluruh wilayah Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI). Jalur-jalur ekonomi dibangun saling terkait antar 6 koridor ekonomi. Fokus dari pengembangan MP3EI ini diletakkan pada 8 program utama, yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama tersebut terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama, yaitu telematika, perkapalan, tekstil, makanan minuman, besi baja, alutsista, kelapa sawit, karet, kakao, peternakan, perkayuan, minyak dan gas, batubara, nikel, tembaga, bauksit, perikanan, pariwisata, pertanian pangan, Jabodetabek area, dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda, serta peralatan transportasi.
Peta Koridor Ekonomi Indonesia
Kemegahan desain MP3EI diharapkan mampu diimplementasikan secara cepat dan tepat. Dorongan pembangunan kelautan perlu diutamakan, karena Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan kekayaan sumberdaya alamnya. Fungsi laut seharusnya sebagai penghubung antar pulau, bukan sebagai pemisah. Penciptaan konektivitas antar pulau-pulau di Indonesia perlu dilakukan, sebagaimana yang tertera pada MP3EI yaitu Pemerintah menjadi motor penciptaan konektivitas antar wilayah yang diwujudkan dalam bentuk:
- Merealisasikan sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi nasional, pengembangan wilayah, dan sistem komunikasi dan informasi;
- Identifikasi simpul-simpul transportasi (transportation hubs) dan distribution centers untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi komoditi utama dan penunjang;
- Penguatan konektivitas intra dan antar koridor dan konektivitas internasional (global connectivity); dan
- Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktifitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan nasional.
Konsep Gerbang Pelabuhan dan Bandar Udara Internasional di Masa Depan
Pemerataan pembangunan Indonesia tanpa adanya konektivitas antar wilayah tentu tidak akan terwujud. Konsep gerbang pelabuhan dan bandar udara menjadi penting dalam penciptaan pemerataan pembangunan Indonesia. Akan tetapi, konsep tersebut harus menghubungkan setiap wilayah Indonesia yang terdepan hingga terdalam. MP3EI merupakan rencana besar berjangka waktu panjang bagi pembangunan bangsa Indonesia. Implementasi MP3EI direncanakan untuk dilaksanakan dalam tiga fase sejak tahun 2011 hingga tahun 2025, sebagai berikut:
Fase 1: Implementasi quick-wins
- Pembentukan dan operasionalisasi institusi pelaksana MP3EI;
- Penyusunan rencana aksi untuk debottlenecking regulasi, perizinan, insentif, dan pembangunan dukungan infrastruktur yang diperlukan, serta realisasi komitmen investasi (quick-wins);
- Penetapan internasional hubungan untuk pelabuhan dan bandar udara;
- Penguatan lembaga litbang dan pelaksanaan riset di masing-masing koridor; dan
- Pengembangan kompetensi SDM sesuai kegiatan ekonomi utama koridor.
Fase 2: Memperkuat basis ekonomi dan investasi
- Mempercepat pembangunan proyek infrastruktur jangka panjang;
- Memperkuat kamampuan inovasi untuk peningkatan daya saing kegiatan ekonomi utama MP3EI;
- Peningkatan tata kelola ekonomi di berbagai bidang; dan
- Perluasan pengembangan industri penciptaan nilai tambah.
Fase 3: Melaksanakan pertumbuhan berkelanjutan
- Pemantapan daya saing industri untuk memenangkan persaingan global; dan
- Penerapan teknologi tinggi untuk pembangunan berkelanjutan.
Tantangan yang dihadapi Indonesia memang tidak mudah, permasalahan multidimensi perlu diselesaikan dengan strategi yang tepat. MP3EI diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan bangsa. Akan tetapi, pengembangan ekonomi kelautan sudah seharusnya menjadi dasar pembangunan Indonesia dalam kerangka MP3EI. Orientasi ekonomi Indonesia perlu didasarkan pada sektor-sektor pada bidang kelautan, seperti pariwisata, perikanan, pertambangan dan energi, transportasi, bangunan kelautan, dan jasa kelautan, serta industri kelautan. Pembangunan ekonomi kelautan yang didorong untuk mengembangkan perekonomian daerah-daerah di Indonesia.
Pembangunan Indonesia berbasis ekonomi kelautan yang berkelanjutan akan mempercepat pemerataan untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Ekonomi kelautan memang tidak hanya berorientasi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan. Akan tetapi, peran ekonomi kelautan mengarah pada keterhubungan antara darat dan laut, pembangunan ekonomi berintegrasi darat dan laut. Sektor-sektor ekonomi darat sampai saat ini memang masih menjadi daya tarik, namun potensi ekonomi yang besar ketika dapat dimanfaatkan sumberdaya laut dan darat secara optimal. Ilutrasi yang dapat dicontohkan adalah potensi energi laut. Indonesia memiliki luas wilayah laut yang lebih luas daripada wilayah daratnya. Potensi energi gelombang, pasang surut, arus laut, ataupun ocean thermal yang dimiliki Indonesia tentu sangat besar, walaupun memang membutuhkan investasi yang besar. Namun, potensi energi tersebut tentu mampu mencukupi pasokan energi listrik pada kawasan pulau-pulau kecil/terdepan. Keberadaan energi tentu akan memicu aktivitas ekonomi pulau-pulau tersebut, sehingga terjadi pergerakkan dan pertumbuhan ekonomi yang positif.
Dana menjadi salah satu faktor penentu dari pengembangan bidang kelautan. Pembangunan bidang kelautan menjadi trend center ekonomi Indonesia memang membutuhkan investasi yang tidak murah. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengambil kebijakan dan menentukan langkah ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan jeli menilai potensi-potensi yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia mampu menjadi bangsa yang sejahtera dan berdaulat.
0 komentar:
Posting Komentar